Dilema Desentralisasi yang menimbulkan Otonomi Daerah bagi kesatuan masyarakat, Terkait Masalah Hukum Subnasional Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia

-

Sebelum masuk ke pembahasan ada baiknya saya paparkan apa itu Dilema, berdasarkan penjelasan dari Dosen Mata Kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dilema adalah masalah. Maka pembahasan kali ini adalah mengenai masalah yang dihadapi oleh daerah dengan adanya Desentralisasi yakni menyangkut Hukum Subnasional di Daerah (Peraturan Daerah). Mohon maaf jika pembahasan kali ini kurang menarik mohon kritik dan sarannya.

Menurut pendapat saya dengan adanya desentralisasi di indonesia hal ini memberikan kebebasan kepada daearah untuk mengembangkan daerahnya serta mengelola daerahnya, salah satunya terkait dengan masalah hukum, namun hal tersebut bukan berarti daerah bebas menentukan hukum atau peraturan didaerahnya sendiri namun harus didilihat dari peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni harus dibuat berdasarkan hukum yang lebih tinggi, karena hukum didaerah berlaku khusus untuk suatu daerah tetapi harus merujuk pada hukum yang berlaku secara nasional hal ini adalah untuk menghindari adanya pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Undang-undang.

Namun pemahaman saya tentang masalah hukum subnasional di daearah masih ada yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi padahal sudah jelas karena berlakunya demokrasi atau runtuhnya Rezim Orde baru maka disitulah muncul Desentralisasi dengan adanya pemberian kekuasaan pembuatan hukum didaearah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan disaat pembuatan hukum didaerah (Perda Provinsi, Pergub, Perda Kabupaten/Kota, Perbup).

Adapun penjelasan mengenai Hukum Subnasional/PERDA, menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Kepala daerah disebutkan Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintah daearah membuat perda sebagai dasar hukum  bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah sesuai dengan Aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi diatasnya menurut hirarki hukum yang berlaku diindonesia.
Semoga bermanfaat...

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007

-
Gambar
TUGAS INDIVIDU ( Kelembagaan Daerah ) Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 MAKALAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas  UAS Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Desa Semester IV pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Dosen : Mocha mad Usman , S.Sos., M,Si. Nama : Firmansyah (41714011) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2 0 1 6 KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Pembuatan makalah ini untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Daerah dalam pembahasan Kelembagaan Daerah yang berkaitan dengan Perbandingan dan Kritisi terhadap UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembuatan makalah ini dilaksanakan atas bimbi...
Baca selengkapnya

PERUBAHAN UUD 1945 DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA

-
Gambar
PERUBAHAN UUD 1945 DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintah   Dosen: Tatik Rohmawati, S.IP. ,M.Si Disusun oleh, Firmansyah  41714011 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul ”Perubahan UUD 1945 dalam Transisi Demokrasi Indonesia” sesuai waktu yang sudah di tentukan. Semoga dengan tugas makalah ini kita semua dapat menambah wawasan tentang kewarganegaraan khususnya “Perubahan UUD 1945 dalam Transisi Demokrasi Indonesia”, dimana kita bisa lebih mengenal perkembangan demokrasi di Indonesia dari sebelum Reformasi sampai sekarang ini yaitu Demokrasi. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah yang sa...
Baca selengkapnya

PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Tugas Individu)

-
Gambar
TUGAS AKHIR SEMESTER PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS Mata Kuliah Demokrasi dan Good Government Semester IV pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Dosen : Prof. DR. J. M. Papasi Nama : Firmansyah  (41714011)            PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah swt penulis ucapkan sedalam-dalamnya, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Sholawat serta salam penulis selalu hanturkan untuk Nabi Muhammad Saw serta keluarga dan sahabatnya yang telah meperjuangkan islam dan membawa kami dari zaman jahiliyah sampai terang bendarang saat ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. DR. J. M. Papasi,...
Baca selengkapnya