Lucian W. Pye, Democracy and Political Development (Lucian W. Pye, Demokrasi dan Pembangunan Politik)

-
Oleh : Firmansyah
(Bagian 1)

    Pada tulisan kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai Demokrasi dan Pembangunan Politik Menurut Lucian W. Pye, yaitu dalam tulisannya ia menyebutkan yang menyebabkan anggapan mengenai demokrasi akan mempercepat pembangunan ekonomi tidak berlaku di negara-negara baru. Negara-negara baru tidak dapat menerapkan demokrasi karena mereka harus berfokus terlebih dahulu pada pertumbuhan ekonomi. 
   Suatu pembangunan ekonomi akan melambat dalam sistem politik yang pluralis. Karena efisiensi pengalokasian sumber daya dan ketaatan mengontrol konsumsi dalam upaya menciptakan simpanan yang dibutuhkan hanya ada dalam sistem satu partai. Intinya menggolongkan demokrasi adalah sesuatu yang dapat tercapai jika sebuah negara telah berhasil menjalankan pembangunan.
      Dalam tulisannya, Lucian Pey juga berpendapat terdapat sebuah keadaan khusus dimana penerapan sistem otoriter terpusat akan bermanfaat pada pembangunan. Misalnya saat terjadi kekacauan yang berkepanjangan atau konflik dalam berlangsungnya proses pembangunan. 
   Penerapan sistem otoriter disini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas di dalam negara yang sedang mengalami tranformasi pembangunan politik. Karena demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem politik yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak memberikan stabilitas di dalam suatu pembangunan di negara baru. Selain itu, kebanyakan masyarakat transisional (negara baru) tidak memiliki dua prasyarat demi terciptanya stabilitas dalam sistem demokrasi. Yang pertama adalah mekanisme sosial dimana dengan memilikinya negara menjadi mungkin untuk menentukan dan memperjelas pola nilai-nilai dan kepentingan dalam masyarakat menghubungakan hal tersebut dengan pola kekuasaan melalui proses agregasi dan tawar menawar. 
     Prasyarat kedua adalah ketersediaan instrumen yang tepat untuk melaksanakan kebijakan publik setelah masyarakat telah menyatakan pendapat dan kepentingannya terhadap kebijakan tersebut atau dengan kata lain adanya birokrasi yang efisien dalam menjalankan kebijakan publik. Meskipun demikian, perlu diketahui pula bahwa penerapan sistem otoriter tersebut tidak berlaku di kebanyakan masyarakat transisional. Karena kebanyakan elit yang berkuasa menggunakan kekuasaan mereka untuk menghadapi ancaman terhadap monopoli kekuatan yang dimilikinya bukan untuk menciptakan stabilitas demi mempersatukan negaranya.

(Sumber Bacaan: 2decadesjournal)
(web: https://2decadesjournal.wordpress.com)

Bersambung... 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007

-
Gambar
TUGAS INDIVIDU ( Kelembagaan Daerah ) Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 MAKALAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas  UAS Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Desa Semester IV pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Dosen : Mocha mad Usman , S.Sos., M,Si. Nama : Firmansyah (41714011) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2 0 1 6 KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Pembuatan makalah ini untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Daerah dalam pembahasan Kelembagaan Daerah yang berkaitan dengan Perbandingan dan Kritisi terhadap UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembuatan makalah ini dilaksanakan atas bimbi...
Baca selengkapnya

PERUBAHAN UUD 1945 DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA

-
Gambar
PERUBAHAN UUD 1945 DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintah   Dosen: Tatik Rohmawati, S.IP. ,M.Si Disusun oleh, Firmansyah  41714011 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul ”Perubahan UUD 1945 dalam Transisi Demokrasi Indonesia” sesuai waktu yang sudah di tentukan. Semoga dengan tugas makalah ini kita semua dapat menambah wawasan tentang kewarganegaraan khususnya “Perubahan UUD 1945 dalam Transisi Demokrasi Indonesia”, dimana kita bisa lebih mengenal perkembangan demokrasi di Indonesia dari sebelum Reformasi sampai sekarang ini yaitu Demokrasi. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah yang sa...
Baca selengkapnya

PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Tugas Individu)

-
Gambar
TUGAS AKHIR SEMESTER PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS Mata Kuliah Demokrasi dan Good Government Semester IV pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Dosen : Prof. DR. J. M. Papasi Nama : Firmansyah  (41714011)            PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah swt penulis ucapkan sedalam-dalamnya, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Sholawat serta salam penulis selalu hanturkan untuk Nabi Muhammad Saw serta keluarga dan sahabatnya yang telah meperjuangkan islam dan membawa kami dari zaman jahiliyah sampai terang bendarang saat ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. DR. J. M. Papasi,...
Baca selengkapnya